Agenda tersebut yang harusnya dihadiri oleh narasumber dari tiga partai pengusung calon presiden pada pemilu 2024 yaitu Nasdem, Gerindra, Direktur PUSAD Universitas Muhammadiyah Surabaya yakni Satria Unggul Wicaksana dan PDIP.
Nyatanya hanya dihadiri oleh perwakilan dari Nasdem dan Gerindra, karena pihak DPC PDIP sebelumnya mengkonfirmasi hadir pada saat diundang. Akan tetapi karena adanya agenda yang sudah terjadwal, maka pihak PDIP tidak bisa hadir.
Diskusi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Muhammad Jemadi MA. Pak Je sapaan akrabnya, mengapresiasi adanya ruang diskusi untuk keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
“Anak muda harus peka terhadap isu-isu politik dan kebangsaan, meskipun Muhammadiyah secara organisasi tetap pada khittahnya yakni tidak berpolitik secara praktis. Akan tetapi edukasi politik harus tetap digencarkan kepada kader-kader di Muhammadiyah, agar nantinya bisa mencerahkan panggung politik di Indonesia," ujar pria kelahiran Banyuwangi tersebut.
Pak Je mengingatkan kembali identitas Muhammadiyah. Politik merupakan bagian dari gerakan tajdid, kader IMM harus membaca khittah perjuangan Muhammadiyah baik dari Khittah Palembang sampai Khittah Denpasar.
"Muhammadiyah lebih mengutamakan politik nilai bukan politik materi. Kader Muhammadiyah harus menyikapi perbedaan dengan gembira. Bicara politik jangan dibawa ke ranah surga dan neraka, politik itu ranah muamalah yang terbuka untuk berijtihad," tuturnya.
Dalam konteks pemilu 2024, lanjut Pak Je, silahkan kader IMM berkomunikasi dengan kekuatan politik dan partai politik, titipkan nilai akhlaq mulia, ukhuwah, membela keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya IMM mengimplementasikan kompetensi humanitas, junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Pak Je juga berpesan kepada ketua DPC Gerindra dan Nasdem agar sering-sering menjalin komunikasi dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah selalu membuka pintu untuk semua partai. Muhammadiyah tidak berjuang untuk kekuasaan namun berjuang untuk kemanusiaan.
"Muhammadiyah ikut berperan mendirikan bangsa, dan kader-kader Muhammadiyah telah tercatat sebagai pendiri NKRI sekaligus yang membangun NKRI seperti Ir Soekarno, H M Soeharto, Jendral Soedirman, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singodimedjo, Ir Juanda, Buya Hamka dan lain sebagainya", imbuhnya.
Nadief Rahman Haris selaku ketua panitia pelaksana mengutarakan bahwasannya tujuan dari acara tersebut agar mahasiswa khususnya mahasiswa Muhammadiyah Surabaya, bisa berkontribusi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.
“Salah satu usaha kontribusi mahasiswa Muhammadiyah dalam demokrasi yang notabene bergerak dalam bidang akademik adalah dengan membaca, menulis dan berdiskusi. Ketiga elemen ini berusaha diwujudkan dalam bentuk tulisan keluh kesah demokrasi di Indonesia, yang para kader IMM Surabaya tuangkan dalam buku Catatan Demokrasi Indonesia yang di launching pada saat acara berlangsung," terangnya.
"Seyogyanya sebagai mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak berdasarkan intelektualitas, dengan adanya diskusi ini bisa memantik ruang-ruang dialektika antar elemen masyarakat. Agar nantinya hasil dari diskusi ini bisa berdampak bagi bangsa dan negara," imbuhnya.
Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ramadhani Jaka Samudra selaku Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, bahwasannya acara diskusi Catatan Demokrasi Indonesia ini adalah sebagai sebuah bentuk usaha agar mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya bisa lebih memantik lagi nalar kritis mereka menjelang pesta demokrasi dan diharapkan agar bisa lebih mewarnai lagi dinamika politik dengan diskusi dan dialog.
"Harapannya, dengan terselenggaranya acara ini, edukasi politik bisa sampai kepada mahasiswa dan masyarakat, agar nantinya semua elemen di masyarakat bisa memahami isu-isu publik apa saja yang sedang terjadi dan meningkatnya partisipasi dalam demokrasi," tuturnya.
Menyambung apa yang disampaikan oleh Rama, Muhammad Irsyad Setiawan selaku Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Surabaya menambahkan bahwasannya acara diskusi tersebut menunjukkan bahwa IMM sebagai ortom dibawah naungan Muhammadiyah selalu memegang teguh netralitas sebagai kader persyarikatan.
“Dengan terselenggarakanya acara diskusi catatan demokrasi ini kami berharap memberikan edukasi untuk tetap selalu menjunjung tinggi demokrasi, mengajak para pemuda untuk berpartisipasi dalam politik yg aktif, bukan politik praktis. Menyuarakan politik berdasarkan nilai etika dan moral. Dan semoga hasil dari kajian akademis yang dibuat oleh imm kota surabaya dapat memberikab dampak perubahan bagi bangsa dan negara," katanya.
Acara diskusi sangat diapresiasi oleh kedua narasumber Diskusi Catatan Demokrasi Indonesia.
Cahjo Harjo Prakoso selaku Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya mengungkapkan bahwasannya diskusi seperti inilah yang dibutuhkan anak muda, untuk terlibat andil langsung dalam demokrasi.
“Dengan adanya sinergi dari anak muda dan masyarakat di ruang-ruang diskusi seperti ini, diharapkan nantinya akan membangkitkan nalar kritis untuk pemerintahan dalam pengambilan kebijakan. Yang tidak merugikan masyarakat dan kebijakan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpin," ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Imam Syafi’I selaku Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Surabaya mengungkapkan bahwasannya pendidikan politik bagi anak muda sangat diperlukan.
“Diskusi ini sangat penting bagi anak muda khususnya mahasiswa, karena hal ini merupakan salah satu pembelajaran untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti diskusi, debat, atau kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran politik yang nantinya akan berdampak bagi kualitas kepemimpinan dalam individu mahasiswa tersebut.”
Sebagai penutup Satria Unggul Wicaksana mengungkapkan, bahwasannya demokrasi di era post-truth berdampak bagi masyarakat khususnya anak muda, dimana kebenaran kini diukur dari emosional bukan berdasarkan fakta lapangan dan ilmiah yang sedang terjadi.
"Perlunya literasi politik khususnya bagi mahasiswa agar tidak terbawa arus disinformasi ini, dimana salah satunya adalah hoax, hate speech dan fake news. Hal tersebut bisa merusak nalar kritis kita dan rusaknya demokrasi di negara kita," tandas Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.
Penulis: Je
Editor: Yud
COMMENTS