UHC Award Tahun 2024 yang didapatkan untuk kategori UHC Madya. Raihan prestasi itu sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
Hingga 1 Agustus 2024, tercatat sudah 99,6 persen atau 1.627.591 penduduk yang terdaftar dalam program JKN dari total jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.634.022 jiwa. Sedangkan sisanya, masih ada sekitar 6.431 jiwa yang masih belum terdaftar dalam program JKN. Capaian itu sudah sesuai dengan RPJMN Pemerintah Pusat yang menyebutkan bahwa cakupan UHC sudah melampaui dari 95 persen.
Di sisi lain, progres angka keaktifan peserta JKN saat ini sudah mencapai 80.95 persen atau sebanyak 1.322.760 penduduk yang terdaftar. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan cakupan kepersertaan di semester 2 pada tahun 2023.
Keberhasilan dalam mempertahankan penghargaan UHC sejak tahun 2023 merepresentasikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Didukung dengan pengalokasian anggaran hingga 170 Milyar yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Pajak Rokok untuk membiayai akses layanan kesehatan masyarakat.
Wapres Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh Kepala Daerah di tanah air agar memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas. Berikut, kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.
"Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi Kepala Daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap, penghargaan ini data jadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat," ucapnya
Wapres berpesan kepada Kepala Daerah agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen. Oleh karenanya harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.
"Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restruksturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya," ujarnya.
Editor : Red
COMMENTS