Kegiatan ini berlangsung pada selasa, 10 September 2024, di kota Surabaya,salah satunya kecamatan sukomanunggal.Dihadiri oleh Panwascam Sukomanunggal,Kapolsek Sukomanunggal,Danramil,serta Stakeholder Tingkat kecamatan sukomanunggal.
Rapat pleno terbuka ini digelar untuk mempersiapkan daftar pemilih yang lebih akurat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan Walikota dan Wakil walikota surabaya pada tahun 2024.
Dalam sambutanya,Ketua PPK Sukomanunggal Senimin suseno hadi menyampaikan “Kami ingin memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat pemilih yang terlewat atau tidak terdaftar. Oleh karena itu, DPSHP ini sangat penting untuk validasi akhir sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata senimin
Dengan sinergi yang kuat antara PPK,Panwascam,TNI/polri, dan masyarakat, diharapkan Pemilukada 2024 di Surabaya akan berjalan lancar, aman, dan sukses.
“Masyarakat diimbau untuk terus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilihan, termasuk memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih,” tandasnya.
Sementara itu,Ketua Panwascam Sukomanunggal Dimas sila pamungkas menjelaskan “ Kami Bersama anggota adalah sebagai tugas pengawasan monitoring dan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan daftar pemilih di tingkat kecamatan dan kelurahan”.katanya
“Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan data pemilih, sehingga hak pilih masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Kordiv HPPHM Panwascam Sukomanunggal, Achmad Riulfi menekankan bahwa proses rekapitulasi DPSHP ini adalah langkah krusial dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis.
“ Kami juga mengimbau masyarakat yang merasa namanya belum tercantum dalam daftar pemilih untuk segera melaporkan kepada petugas terkait, agar hak pilih mereka terjamin dalam Pilkada mendatang,” tutup Riulfi.
Dengan pelaksanaan monitoring ini, Panwascam Sukomanunggal berharap agar seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berlangsung sesuai aturan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.
Editor : HS
COMMENTS