Agenda yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya itu, dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono. Dalam agenda itu, AHY juga melakukan Implementasi Sertifikat Elektronik dan Penyerahan Sertifikat Elektronik PTSL, Redistribusi Tanah, Wakaf, Barang Milik Negara (BMN), dan Barang Milik Daerah (BMD) Se-Jatim.
Dalam laporannya, Kakanwil BPN Jatim Lampri menyampaikan, sebuah kehormatan Jawa Timur menjadi tuan rumah dalam agenda besar Kementerian ATR /BPN RI ini. Baginya, momen ini merupakan kesempatan berharga untuk menjadi bagian penting dalam upaya melakukan terobosan maupun percepatan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.
"Kepemimpinan karakter kinerja AHY menginspirasi kami untuk terus semangat secara konsisten melayani masyarakat. Sejalan dengan pesan yang disampaikannya, berapapun waktu yang dimiliki kita tetap bisa memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat. Begitu pun semangat dalam menjalankan amanah sebagai kepala ATR/BPN Jatim membangun mentalitas baik di tingkat Jawa Timur ," jelas Lampri.
Lebih lanjut, Lampri memaparkan, capaian kinerjanya selama tiga bulan terakhir di Jawa Timur. "Capaian PTSL 2024 telah mencapai perolehan yang sangat baik 112,9% dari target 457.935 bidang, dan untuk PPT luas tercapai 110,6% dari target 387 juta 71 hektar," paparnya.
Berdasarkan dashboard PTSL, Lampri mengungkapkan, per tanggal 10 Oktober 2024 seluruh kantor pertanahan di Kanwil Jatim telah menyelesaikan target sejumlah 100% dari target 781.923 bidang, sehingga pelaksanaan PTSL di Jatim telah selesai 100% di bulan ini. Adapun bidang tanah terdaftar di Jatim telah terpetakan sejumlah 17.218.270 bidang atau 86,39%.
"Sedangkan terkait Kota lengkap di Jatim, ada tujuh kota dideklarasikan sebagai kota lengkap di Provinsi Jawa Timur. Yakni, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya 1, Kota Surabaya 2, Kota Kediri, dan Kota Blitar," ungkap Lamri.
"Dengan arahan Menteri ATR/BPN kami mengajukan tujuh Kabupaten/Kota Lengkap yaitu, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pacitan," sambung Lamri.
Terkait implementasi pelayanan elektronik, Lampri menerangkan, sejak 19 Juli 2024 seluruh Kantor Pertananhan di Jatim, ada sejumlah 39 yang telah melakukan implementasi pelayanan elektronik.
"Retribusi tanah dilakukan di delapan kantor pertanahan yakni, di Banyuwangi, Jember, Lumajang, Kediri, Malang, Madiun Blitar dan Batu. Realisasi capaian sebesar 96,78% dari target 14.129 bidang tanah," terang Lampri.
Zona integritas, menurut Lampri, merupakan salah satu progres keberhasilan lolosnya empat kantor pertanahan pada tahap desk evaluasi oleh Kementerian PAN RB. Yaitu, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo.
"Dengan capaian itu diharapkan keempat kantor tersebut dapat sukses dalam penilaian yang dilakukan Kemen PAN RB. Dengan semangat tersebut dapat memberikan motivasi positif kantor pertanahan lain sehingga bisa mencapai predikat WBK/WBBM untuk seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Timur," tukasnya.
Lampri pun menyebutkan, rincian sertifikat hak atas tanah yang akan diserahkan Menteri ATR/BPN 'AHY' pada agenda yang diadakan Kementerian ATR/BPN itu.
"Adapun rinciannya ialah, tujuh sertifikat hak milik produk PTSL, dua buah sertifikat wakaf, tujuh sertifikat hak milik produk redistribusi, tiga sertifikat hak pakai BMN, empat sertifikat hak pakai. Seluruhnya berjumlah 23 sertifikat. Maka, dimohon kepada Menteri ATR/BPN untuk menyerahkan secara langsung sertifikat tersebut," sebutnya.
Menutup laporannya, Lampri mengatakan, seluruh capaian kinerjanya yang dipaparkan ini merupakan hasil dari soliditas Jawa Timur baik di tingkat Kanwil maupun daerah dengan dukungan Kementerian ATR/BPN, semoga ke depan semakin memajukan sistem tata ruang wilayah dan pertanahan di Jawa Timur.
Editor : Red
COMMENTS