"Kota lengkap sangat penting bagi sebuah daerah yang telah dipetakan dan diregistrasi sehingga diharapkan tidak ada lagi gap dan juga overlap antara warga, termasuk juga korporasi serta aset pemerintah," katanya di Grahadi, Surabaya.
Dalam agenda yang dihadiri Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jatim, Lampri tersebut, Menteri ATR/BPN 'AHY' juga mengimplementasikan sertifikat elektronik, dan menyerahkan sertifikat elektronik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Wakaf, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD) se- Jawa Timur.
Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN AHY menyampaikan, deklarasi 46 kota/kabupaten ini adalah agenda seremonial untuk dilakukan, namun di balik seremoni ini peran para Kakanwil ATR/BPN lah yang telah bekerja luar biasa menjadi pemimpin di lapangan, untuk meyakinkan para pegawai, dan satuan kerja sehingga tidak ada yang terlewat dalam penetapan tata ruang wilayahnya.
"Secara spasial 46 kota/kabupaten dinyatakan telah terdata, terverifikasi, dan terpetakan, sehingga no gap dan no over lap. Jika seluruh Indonesia dinyatakan no gap, dan no over lap, Insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah dijadikan referensi dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing," ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY memaparkan, pada Februari 2024, telah ada sejumlah 10 kota/kabupaten dinyatakan lengkap tata ruang wilayahnya, kemudian dua sampai tiga bulan selanjutnya meningkat menjadi 33 kabupaten lengkap.
"Dan pada bulan ketujuh masuk kedelapan ini tambah lagi 46. Jadi total saat ini, ada 79 kota/kabupaten yang sudah dinyatakan lengkap. Targetnya sampai dengan akhir tahun, pada Desember ini semoga bisa 104 kota kabupaten yang lengkap," paparnya.
Di hadapan para Kakanwil BPN yang hadir, AHY mengajak agar bersama terus berupaya mengejar target pencapaian akhir tahun, bahkan kalau bisa sampai melebihi.
"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja dari anda sekalian jajaran ATR / BPN semoga ini menjadi pahala yang baik tetap semangat fokus pada tugas pokok ke depan," ucap AHY.
Selebihnya, AHY menuturkan, pihaknya akan terus menuntaskan upaya transformasi digital. Karena menurutnya, transformasi digital akan menjadi game changer yang merubah metode secara fundamental cara bekerja dalam pemerintahan yang lebih efektif untuk menghadirkan pelayanan publik semakin akuntabel, serta efisien.
"Dengan digitalisasi ini harapannya masyarakat lebih terlayani kalau sudah menerapkan sertifikasi elektronik tidak ada masalah pungli keterlambatan tidak ada lagi perantara, sehingga masyarakat harus diberikan pemahaman," tuturnya.
"Tolong lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan mengapa perlu transformasi digital termasuk alih media dan platform. Karena dari 486 kantor pertanahan 98%, yang sudah mampu menjalankan pelayanan secara elektronik. Apalah artinya kalau masyarakat tidak tahu manfaat teknologi digital, termasuk produk pelayanan elektronik yang bisa dirasakan masyarakat secara luas," sambung AHY.
Dengan transformasi digital, AHY menilai, maka pelayanan publik dan birokrasi menjadi semakin responsif, adaptif dan semakin melayani. "Inilah yang menjadi kekuatan kita semoga kementerian ATR BPN terus istiqomah menjalankan terobosan dan pembenahan internal baik birokrasi maupun hubungan dengan berbagai stakeholder lainnya," tukas AHY.
AHY mengimbau, supaya kerja sama dengan berbagai stakeholder terus ditingkatkan, agar dapat menuntaskan mafia tanah.
Ia pun mengatakan, dengan status kota kabupaten yang lengkap, nilai tambah ekonomi juga akan tercipta, karena investasi akan mudah dipetakan ekosistemnya
"Sebagai gambaran, pada 2017 sampai 2024, Economics value added yang hadir setelah menggelar secara masif sertifikasi untuk rakyat berupa program PTSL, ada 118 juta bidang tanah lebih yang sudah teregistrasi dari target 120 juta sampai dengan akhir tahun ini," sebut AHY.
Nilai tambah ekonomi, dikatakan AHY, paling tidak ada lebih dari 6.600 triliun rupiah yang bisa dihadirkan. Dominasi 96% dari angka itu 6.200 triliun rupiah berasal dari hak tanggungan.
"Kementerian ATR/ BPN tidak hanya mengatur pertanahan legal standingnya tetapi juga diarahkan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua," pungkasnya.
Editor : Red
COMMENTS