"Kenaikan PPN 12 persen itu sesuai dengan undang-undang, cuman keputusan akhir itu dari eksekutif, Presiden RI apa akan diterapkan atau bahkan ditunda," ucap Wihadi Wiyanto, usai rapat dengan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis, (28/11/2024).
Wihadi menjelaskan, pemberlakukan PPN 12 persen tidak diterapkan pada semua sektor. Sektor bahan pokok, pendidikan, kesehatan serta jasa mendapat pengecualian.
"Jadi PPN-nya (yang) tidak akan naik, itu adalah bidang kesehatan, kemudian bahan pokok itu memang dibebaskan PPN-nya, jadi kebutuhan bahan pokok, kesehatan, pendidikan dan juga jasa-jasa itu memang sudah dibebaskan dalam undang-undangnya," ujar politisi Gerindra dapil Bojonegoro-Tuban itu.
Namun saat disinggung sikap DPR RI dengan kebijakan tersebut, Wihadi memberi sinyal setuju. "Ini adalah merupakan kewenangan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden. Jadi kami menunggu keputusan daripada Presiden," tegasnya.
Dengan adanya kenaikan PPN 12 persen, Wihadi menjelaskan penerapan itu akan mulai diterapkan 1 Januari 2025.
"Dengan adanya undang-undang mengatakan 12 persen berlaku mulai 1 Januari. Dan itu tentu keputusan dari Presiden, bagaimana kebijakan dari Presiden," terangnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengaku sampai sekarang dirinya belum mendapatkan keluhan dari asosiasi terkait adanya kenaikan PPN 12 persen. Namun dirinya sudah banyak mendapatkan keluhan dari perseorangan pengusaha.
"Ada (keluhan), cuman pada dasarnya kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat," bebernya.
Adhy mengatakan akan melaksanakan penerapan aturan PPN 12 persen jika memang sudah diputuskan pemerintah pusat. "Jika memang itu sudah instruksi dari pusat maka kami akan terapkan," jelasnya.
Editor : Red
COMMENTS